Subsistem Pengembangan Skema Sertifikasi
Subsistem ini merupakan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi. Persyaratan tersebut ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang seragam. Selain itu, setiap skema sertifikasi berisi standar kompetensi (baik nasional, internasional, maupun khusus) yang telah berfungsi dalam rangka pengembangan sertifikasi. Dengan kata lain, skema sertifikasi dapat diartikan sebagai jenis-jenis produk sertifikasi profesi. Oleh sebab itu, secara umum, terdapat lima jenis skema sertifikasi, yaitu:
Subsistem Penerapan Sertifikasi
Subsistem ini mencakupi beberapa aspek utama, yakni:
Pemberlakuan Skema Sertifikasi
Skema sertifikasi dapat diterapkan dalam tiga kategori utama, yaitu penerapan wajib, penerapan disarankan, dan penerapan sukarela. Dalam kondisi tertentu, otoritas yang kompeten dapat menegakkan penerapan skema sertifikasi, terutama apabila berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau memiliki dampak signifikan bagi masyarakat.Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Dalam hal lisensi, LSP terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:LSP Pihak 1, yang dibentuk oleh industri untuk mensertifikasi karyawannya sendiri.
LSP Pihak 1 Pendidikan Vokasi, yakni LSP yang dibentuk oleh lembaga pendidikan vokasi untuk mensertifikasi siswanya selama masa belajar di sekolah.
LSP Pihak 2, yang didirikan oleh industri untuk mensertifikasi pemasoknya.
LSP Pihak 3, yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan asosiasi profesi. Idealnya, LSP ini mendapatkan dukungan dari otoritas yang berwenang.
Penerapan Sertifikasi
Selanjutnya, dalam proses penerapan sertifikasi, terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Misalnya, perencanaan dan pengorganisasian asesmen, pengembangan perangkat asesmen, serta pelaksanaan asesmen secara sistematis.
Subsistem Harmonisasi
Harmonisasi dalam sertifikasi merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk saling mengakui atau menerima sebagian maupun keseluruhan sistem sertifikasi. Oleh karena itu, tujuan utama dari harmonisasi ini adalah untuk memfasilitasi perdagangan dan mendorong aktivitas ekonomi antar berbagai pihak. Upaya ini dilakukan melalui keberterimaan SDM yang kompeten dalam hal satu standar, satu pengujian, satu sertifikasi, dan apabila relevan, satu penandaan.
Dalam praktiknya, harmonisasi dapat dilakukan melalui dua cara utama. Pertama, kerja sama dengan negara mitra bisnis, baik dalam skala bilateral maupun regional, seperti ASEAN, Uni Eropa, dan APEC. Kedua, melalui notifikasi secara multilateral dengan GATS, terutama jika suatu negara menerapkan skema sertifikasi wajib yang berlaku tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga bagi personel yang masuk ke negara tersebut.
Subsistem Pengendalian dan Peningkatan Berkelanjutan
Terakhir, subsistem ini memastikan bahwa sistem sertifikasi profesi nasional dilaksanakan secara konsisten. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan audit, kaji ulang, serta pemantauan yang berlangsung secara berkala. Selain itu, peningkatan yang berkelanjutan juga menjadi fokus utama agar standar sertifikasi tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan industri serta kebutuhan tenaga kerja. Dengan demikian, sistem sertifikasi dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi dunia kerja dan sektor industri.
